Saturday, March 31, 2012

Kontroversial Pasal 7 Ayat 6A


Sumber gambar : Browsing on Google

Kontroversial Pasal 7 Ayat 6A di Rapat Paripurna DPR

     Rapat Paripurna DPR RI, Sabtu dini hari, sepakat menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April 2012. Namun, keputusan itu terbilang rancu karena isi Pasal 7 Ayat 6a UU APBN 2012 bertentangan dengan ayat sebelumnya (Pasal 7 Ayat 6).
     Sidang paripurna menyetujui adanya penambahan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Keputusan tersebut bertentang dengan Pasal 7 Ayat 6 yang isinya menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
     Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan penambahan ayat ini berpotensi untuk digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). ''Karena, penambahan ayat ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 6 UU APBN 2012 yang mengikat pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi,'' kata Ahmad.
     Keberadaan Pasal 7 Ayat 6a ini pun dianggap memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi berdasarkan harga pasar. Padahal, substansi ini sudah ditolak oleh MK ketika uji materi pasal 28 ayat UU 22/2001 tentang migas yang mengatakan harga BBM berdasarkan harga pasar yang wajar. 

     Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan uji materi terhadap pasal 7 ayat 6A UU APBN-P yang baru saja disahkan DPR. ''Saya sudah telaah bahwa pasal 7 ayat 6A menabrak pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan MK. Saya sedang siapkan draf uji formil dan materil ke MK. Tapi Senin belum bisa didaftarkan ke MK karena harus menunggu perubahan UU APBN tersebut disahkan dan diundangkan lebih dulu oleh presiden,'' katanya kepada Republika, Sabtu (31/3).
     Pengujian yang dilakukan, ujar dia, tak hanya materil karena bertentangan dengan pasal 33 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Tapi juga formil karena menabrak syarat-syarat formil pembentukan undang-undang sebagmana diatur dalam UU Nomor 12/2011.
    Opsi penambahan pasal yang digulirkan Ketua DPR Marzuki Ali dalam rapat paripurna BBM dinilai telah menggiring pada pelanggaran terhadap UUD 1945. "Pasal 7 ayat 6 sudah menjadi undang-undang. Artinya tidak boleh divoting lagi," kata anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka, Sabtu (31/3). Ia mengatakan, pemaksaan terhadap adanya opsi penambahan pasal 7 ayat 6A sama artinya DPR telah melanggar Undang-Undang. Dalam pasal tambahan tersebut disebutkan, apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15 persen, maka pemerintah boleh menaikkan harga BBM enam bulan ke depan. "BBM akan menyesuaikan harga pasar dunia," ujarnya.
     Anggota Komisi IX DPR RI itu menambahkan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 28 UU Migas, harga BBM tidak diperbolehkan diserahkan pada mekanisme pasar. "Itu artinya, opsi tersebut juga telah melanggar konsitusi UUD 1945," kata dia.
Sumber 1: REPUBLIKA.CO.ID,

Sumber 2: TRIBUNNEWS.COM,

      Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan masuknya pasal 7 ayat 6a Undang-undang APBN-Perubahan 2012 tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk diketahui, berdasarkan keputusan MK terhadap pasal 28 UU Migas, harga BBM tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar (dunia). Dipastikan, putusan Rapat Paripurna yang menambahkan pasal 7 ayat 6a tidak bertentangan dengan putusan MK tersebut. "Justru di dalamnya sesuai keputusan MK," tegasnya membantah anggapan banyak pihak pasal tersebut yang menyebutkan “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 15% pemerintah boleh menaikkan harga BBM enam bulan ke depan" tidak sesuai dan melawan putusan MK.
     Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), MK menganulir dan menjelaskan pemerintah menetapkan harga eceran dengan mempehitungkan kelompok masyarakat tertentu. Karenanya, tidak boleh jika tidak ada subsidinya. "Esensi dari MK itu. Ini kan subsidi masih besar, Rp137 triliun. Besar sekali. Itu tidak mengikuti mekansime pasar," katanya. Hatta Rajasa juga menegaskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hanya boleh diambil pemerintah kala harga rata-rata minyak Indonesia (ICP/Indonesian Crude Price) selama 6 bulan berada di atas 15 persen dari asumsi APBN. Itu berarti kenaikan harga BBM baru dapat dilakukan pemerintah jika ICP sudan menunjukan angka di atas 120,75 dolar AS per barel selama kurun 6 bulan terakhir. Karena asumsi APBN-Perubahan menyebutkan asumsi ICP pada angka 105 dolar AS per barel. Karenanya, tegas Hatta pemerintah tidak bisa memperkirakan bulan berapa kenaikan harga BBM akan dilakukan pemerintah. "Kita tidak tahu. Kalau harganya tidak mencapai diatas 120,75 dolar AS per barel dalam 6 bulan terakhir, ya tidak bisa dinaikan," ia menguraikan.
Lebih lanjut Hatta menyatakan dengan putusan paripurna memberi ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM pada pasal 7 ayat 6a, tidak berdampak berubahnya postur APBN-P 2012.
     Untuk itu pemerintah akan melaksanakan hasil itu dengan menjaga risiko fiskal agar tidak berakibat pada jebolnya APBN. "Makanya kita mengusulkan BBM naik Rp1.500. Tapi sebagian melihatnya tidak begitu, makanya kita syukuri sajalah hasil yang sekarang ini. Tidak usah dipolemikan lagi, tidak usah diperdebatkan lagi, nanti habis energi kita memperdebatkan. Pemerintah akan memanage apapun yang sudah menjadi keputusan," ujarnya.
- - -
     Sumber gambar ; halaman google 
     Pasal 7 ayat 6 dan pasal 7 ayat 6A tidak bisa disatukan karena memiliki fungsi yang bertolak belakang, kenapa? Karena;
  • Bait pertama, harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
  • Bait ke-dua, pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. 
     Jika di suatu kelak pemerintah menaikkan harga BBM, maka memungkinkan dapat digugat secara hukum dengan pasal sebelumnya. Atau begitu pula sebaliknya, jika tidak mengalami kenaikan dapat digugat dengan pasal tambahannya. Salah satu pasal harus dihapus agar tidak menjadi kerancuan di dalam menentuka suatu kebijakan tentang BBM (Bahan Bakar Minyak) di masa yang akan datang. Ini seperti Matahari Kembar, artinya negara dikuasai oleh dua kekuatan yang sama besar dan sangat membahayakan keamanan dan fungsi keperintahan itu sendiri.
     Sumber gambar ; pencarian di halaman google 
     Di dalam agenda Rapat Paripurna di DPR pun mengalami suatu adegan yang seperti sengaja di set untuk direkayasa. Karena sebelumnya perwakilan dari fraksi-fraksi yang secara gamblang namun tidak tegas, seraya mengatakan "Menolak Kenaikan BBM" namun secara mengejutkan setelah pengambilan voting menjadi tidak konsisten dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Beberapa keanehan di dalam agenda tersebut diantaranya:
  1. Masa demonstrasi mulai anarkis dengan merusak pagar dan gerbang komplek gedung DPR, saat itu Marzuki Ali ditelepon oleh seseorang dan seketika itu pula sidang langsung di skors tanpa ada kejelasan sampai kapan akan dimulai kembali. Mungkin ini adalah suatu perintah, agar sidang dan drama dimulai. 
  2. Proses lobi dan kompromi dijalankan sangat lama yakni, sedari pukul 16:00 hingga pukul 22:00, itu artinya sudah ada mekanisme yang sangat panjang dan terencana serta akan menimbulkan drama yang sangat memukau dan segala perubahan dapat terjadi secara tiba-tiba. 
  3. Polisi tetap membiarkan masa demonstran, meskipun telah melewati pukul 18:00 yang seharusnya mereka harus membubarkan diri. Ini taktik dan strategi agar dinilai bagus oleh pembaca berita. 
  4. Namun pada pukul 19:00 masa demonstran mulai tidak sabar dengan menunggu sampai kapan voting dan hasil dari rapat paripurna di DPR. Sehingga di dalam suasana gelap mereka membakar ban dan mulai kembali berorasi, sehingga dengan persiapan mobil water canon dari kepolisian langsung menembaki masa demonstran secara sporadis dan bertubi-tubi tanpa ada jeda sehingga masaa langsung melarikan diri tanpa melakukan perlawanan berarti kepada aparat keamanan. 
  5. Pukul 21:30 komplek gedung DPR telah dikuasai oleh aparat keamanan dan telah bersih dari masa demonstran.
  6. Pukul 22:00 masa sidang di DPR kembali dimulai dan mulai drama sesion ke2. Hujan interupsi dari peserta Rapat paripurna mulai mengarah ke berbagai substansial mengenai keputusan "Naik atau tidaknya harga BBM dan disiarkan di TV One, Metro TV." 
  7. Satu hal yang menarik adalah peserta rapat dipaksa memilih opsi paket;
  • Paket 1; Memilih pasal 7 ayat 6
  • Paket 2; Memilih pasal 7 ayat 6 dan memilih pasal 7 ayat 6A
     Saat melakukan voting itulah Golkar yang semula berkata, "Suara rakyat adalah suara rakyat" kini memilih opsi paket 2, yakni memberikan kesempatan jika harga BBM harus naik. Sementara PKB, PAN, PPP, juga melakukan hal yang sama. Hal yang anehpun terjadi saat dilaksanakannya voting pengambilan suara, dimana PDI dan Hanura melakukan Walk Out atau keluar sidang sehingga pihak/suara penolak kenaikan harga BBM telah mengalami penurunan. Hal yang sangat dikagumi adalah dari PKS dan Gerindra dengan lantang tetap menolak paket 2 tersebut. Meskipun PKS berasal dari koalisi Demokrat. 
     
     Marzuki Ali di jalan persidanganpun menuai protes karena telah menyepelekan nama PKS "partai keadilan sosial" dan tidak menganggap keberadaan Hanura yang adalah "sisanya". Sehingga pihak-pihak yang merasa tersinggung meminta Marzuki Alie segera meminta maaf. 
  
     Sekali lagi, ini adalah keanehan yang dibuat-buat, dan pemerintah harus jujur untuk mengakui keadaan yang sebenarnya serta menjalaskan sedetail-detailnya agar presepsi publik tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Karena jika tidak, mungkin pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2014 yang akan datang masyarakat akan golput, disebabkan karena calon politikus selalu berhianat atas janji-janji mereka sendiri.

Santosa Innovation

*Kirimkan donasi untuk Santosa Innovation
*Layanan iklan, penayangan, permintaan dan kerjasama dengan Santosa Innovation 
Reactions:

0 comments:

Post a Comment